Posted Senin, 14 Januari 2013 by Admin
klacommunity.blogspot.com - NGAWI™ Pemerintah selalu lantang serukan
program bedah rumah sebagai rasa kepedulian terhadap rakyat yang tinggal
di rumah tak layak huni. Kenyataannya, realisasinya tak semudah yang
dibayangkan lantaran terbentur seabrek persyaratan yang hampir mustahil
dipenuhi. Jadinya, wargapun nekat lakukan bedah rumah sendiri dengan
dana iuran sukarela.
Terlebih janji pemerintah pada tahun 2013 ini
akan menargetkan 500.000 unit rumah melalui Kementerian Perumahan
Rakyat. Namun program tersebut bisa dirasakan terlalu lama realisasinya
bahkan tidak segampang untuk mendapatkan program bedah rumah.
Dengan realita yang demikian ini membuat sebagian warga Ngawi menempuh
jalan lain dengan inisiatifnya sendiri. Tepatnya di lingkungan
RT.09/RW.01 Dusun Paron, Desa Gelung, Kecamatan Paron sedikitnya lima
orang warganya mendapatkan bantuan bedah rumah yang dikelola oleh
lingkunganya sendiri.
“Bedah rumah ini murni dari swadaya masyarakat dari lingkungan RT sini,
jadi tidak ada bantuan dari pemerintah ataupun lembaga lainya,” ujar
Prokoso, Ketua RT.09, Minggu (13/1). Sesuai anggaranya lanjut Prakoso,
ke lima warga yang kondisi rumahnya betul-betul memprihatinkan tersebut
akan mendapatkan bedah rumah senilai Rp 10 juta yang diambilkan dari
iuran warganya secara sukarela.
Bedah rumah sendiri seperti yang terlihat di lokasi langsung ditangani
oleh puluhan warga sekitar dengan cara gotong royong. “Dan program ini
sebetulnya tanpa melewati perencanaan terlebih dahulu melainkan secara
spontan atas inisiatif warga kami, seperti di rumahnya Mbah Partinah itu
dilakukan dengan sukarela karena kasihan selama ini tempat tinggalnya
sangat memprihatinkan,” jelas ketua RT.
Kepedulian yang dilakukan oleh sebagian warga Ngawi ini bisa menjadikan
apresiasi tersendiri bagi lainya. Bedah rumah atas swadaya masyarakat
merupakan satu bukti yang perlu dicermati oleh pemerintah.
Karena selama ini tiga pilar pembangunan antara pemerintah, masyarakat
dan sektor swasta belum berjalan sesuai alurnya. Pemerintah perlu
mengkaji ulang setumpuk programnya yang bersentuhan dengan sistem
penguatan ekonomi rakyat karena didalamnya masih ada diskriminasi
sehingga melahirkan kesenjangan sosial pada umumnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar